Calon Presiden Harapan Masyarakat dan Komunitas Kesehatan

Kesehatan dan Pendidikan merupakan indikator untuk menentukan maju tidaknya suatu negara. Kualitas masyarakat sebuah negara akan baik jika masyarakatnya memiliki tingkat/derajat Kesehatan dan Pendidikan yang baik pula.

UNDP menggunakan Human Development Index atau IPM untuk mengklasifikasi sebuah negara. HDI/IPM digunakan untuk klasifikasi apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Berdasarkan data UNDP negara kita masih berada di peringkat 114 dari 191 negara dengan skor 0,750, posisi Indonesia berhasil naik 3 tingkat dibandingkan tahun sebelumnya. Walaupun sudah ada kenaikan tapi belum sesuai harapan dan masih di bawah negara tetangga (Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei).

Derajat Kesehatan Masyarakat yaitu Umur harapan hidup (UHH) sebagai salah satu faktor yang penting dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Umur Harapan Hidup ini ditentukan dari Indikator Kesehatan Masyarakat antara lain : angka TB, angka stunting, angka kematian ibu/bayi dan umur harapan hidup serta indikator Kesehatan lain. Perbaikan indicator Kesehatan akan meningkatkan umur harapan hidup dengan demikian IPM akan ada perbaikan.

Indikator Kesehatan Masyarakat Indonesia yang belum baik ini akan menjadi “PR” bagi presiden yang akan datang untuk memperbaikinya sehingga derajat Kesehatan masyarakat akan meningkat.

1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)

3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)

2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.** )

3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak.**)

Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam menjalankan tugasnya khususnya di bidang kesehatan bertugas untuk menjaga dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia.

Intinya, secara sederhana tugas utama Presiden di bidang kesehatan adalah melakukan promosi /edukasi kesehatan, mencegah masyarakat jatuh sakit, mengobati masyarakat yang sakit agar tidak meninggal atau cacat dan melakukan rehabilitasi masyarakat pasca sakit.

Pemerintah saat ini mencanangkan program Transformasi Kesehatan, dalam upaya meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat dengan mengeluarkan UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

UU no 17 tahun 2023 tentang Kesehatan merupakan produk hukum untuk mendukung transformasi Kesehatan tersebut, yaitu dengan mencabut 11 UU existing yang masih berlaku.

Sangat disayangkan tujuan mulia dengan membuat UU Kesehatan tersebut, dalam proses pembuatannya dilakukan secara tergesa gesa, dalam waktu yang sangat singkat dan kurang melibatkan secara bermakna stake holder non pemerintah.

Sehingga Undang-Undang Kesehatan ini berpotensi sulit mampu laksana atau implementasinya belum sesuai dengan yang diharapkan.

Keberhasilan Transformasi Kesehatan ini tentunya sangat bergantung pada pembiayaan Kesehatan yang cukup dan keterlibatan stake holder non pemerintah (organisasi profesi), dan koordinasi antar kementerian serta pemerintah daerah yang baik.

Akan tetapi undang-undang Kesehatan tersebut justru menghilangkan Mandatory spending (anggaran Kesehatan minimal yang diwajibkan) dan keterlibatan stake holder non pemerintah (organisasi profesi), sehingga besar kemungkinan UU Kesehatan tersebut kurang mampu mendukung jalannya transformasi Kesehatan.

Mandatory spending dan keterlibatan stake holder non pemerintah merupakan bagian dari faktor utama yang menentukan keberhasilan transformasi Kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat.

Presiden ke depan harus mampu hadir dalam melakukan upaya memperbaiki indikator Kesehatan Indonesia yang belum baik. Harus ada komitmen yang kuat untuk mengalokasikan anggaran Kesehatan minimal 10 persen dari APBN dan melibatkan secara aktif stake holder (Organisasi Profesi Kesehatan, asosiasi fasyankes dll nya).

Pembiayaan Kesehatan yang cukup ,maka akan mendukung peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat yang baik. Pembiayaan Kesehatan tersebut akan digunakan untuk program promotive, preventif yaitu dengan melakukan revitalisasi puskesmas dan posyandu serta pembiayaan program Kuratif/Rehabilitatif dengan melakukan penambahan pembiayaan Jaminan Kesehatan nasional untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran).

Tentunya dalam menjalankan program promotive, preventif, kuratif/rehabilitative harus didukung oleh SDM dan sarana prasarana yang baik.

Sedangkan harapan komunitas Kesehatan antara lain : adanya mandatory spending minimal 10 persen, terlibatnya Organisasi Profesi dalam pelayanan Kesehatan, pembiayaan JKN yang cukup, kesejahteraan tenaga Kesehatan yang baik, biaya Pendidikan kedokteran/tenaga Kesehatan yang terjangkau , dibebaskannya pajak Obat dan Alkes.