MK Tolak Gugatan Pilpres 2024, Begini Kata Anies

Pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, segera menyikapi hasil putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait sengketa Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beri kami waktu untuk menyiapkan beberapa butir-butir, yang nantinya akan menjadi respons kami atas putusan tadi," kata Anies di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4).

Dia menyatakan, Tim Nasional Anies-Muhaimin dan Tim Hukum Nasional (THN) AMIN akan segera memberikan pernyataan terkait dengan putusan tersebut.

Dissenting Opinion Saldi Isra

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda dalam putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Pilpres 2024.

Saldi meyakini, dalil pemohon yakni kubu capres-cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) bahwa ada politisasi bansos dalam Pilpres 2024 beralasan menurut hukum.

"Saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum," kata Saldi saat membacakan dissenting opinion, Senin (22/4).

Selain itu, muncul fakta persidangan sejumlah menteri aktif membagikan bansos kepada masyarakat selama masa kampanye.

"Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan 'bersayap' yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu," ucapnya.

Padahal, lanjut Saldi, kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang bersumber dari APBN berdasarkan norma Pasal 281 ayat 1 UU Pemilu di antaranya tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya.